A

A. JUDUL
PENYELENGARAAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL UU 20 TAHUN 2003 ( PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN UNTUK MASYARAKAT DI KABUPATEN SIDOARJO )
Oleh : BELVA DYLA JOMARIFAT
145010107111135
B. LATAR BELAKANG
Dalam konteks peringatan 53 tahun Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang diselenggarakan pada hari ini, patut dicatat bahwa hak atas pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) yang bersifat universal. Pasal 26 UDHR antara lain menyatakan sebagai berikut:
1. Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.

2. Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

3. Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.
Dari terjemahan bebas atas Pasal 26 UDHR tersebut, dapat disimpulkan pokok-pokok sebagai berikut:
1. Bahwa tiap-tiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus bebas biaya, terutama untuk tingkat pendidikan dasar. Pendidikan dasar bersifat wajib; sedangkan pendidikan teknis dan profesional harus dimungkinkan untuk didapatkan; dan pendidikan tinggi harus dapat diakses oleh semua orang berdasarkan manfaat.

2. Pendidikan harus diarahkan kepada pengembangan penuh dari kepribadian manusia dan ke arah penguatan penghormatan terhadap HAM dan kebebasan-kebebasan dasar. la harus memajukan pemahaman, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok-kelompok ras dan agama, dan juga memajukan aktivitas-aktivitas Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk memelihara perdamaian.

3. Para orang tua memiliki hak untuk memilih terIebih dahulu macam pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

Hak atas pendidikan merupakan salah satu jenis HAM yang termasuk dalam generasi HAM yang kedua. Sebagaimana tradisi normatif lainnya, tradisi HAM juga merupakan produk dari masanya. Hal ini merefleksikan proses kelanjutan sejarah dan perubahan-perubahan yang, pada saat pertama dan sebagai akibat dari pengalaman kumulatif, membantu untuk memberikannya substansi dan bentuk.

Disamping ketentuan dalam Pasal 26 UDHR tersebut, terdapat pula beberapa deklarasi dan berbagai konvensi global dan regional dalam bidang pendidikan. Dokumen yang pertama ialah Declaration of Geneva, yang disetujui oleh Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1924. Deklarasi tersebut memberikan latar belakang terhadap perumusan Declaration the Rights of the Child pada tahun 1959. Selanjutnya dapat dikemukakan eksistensi International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights yang mengandung berbagai ketentuan dasar tentang pendidikan sebagai HAM dalam tingkat global. Kemudian ada pula UNESCO Convention Against Discrimination in Education (1960) yang memperkuat prinsip-prinsip yang tercantum dalam UDHR, yakni non-diskriminasi dan pernyataan bahwa setiap orang berhak atas pendidikan.

Konvensi yang tergolong akhir-akhir ini dikeluarkan ialah Convention of the Rights of the Child (1989). Bagian prakatanya merujuk kepada UDHR dan kedua International Covenant on Human Rights. Tergantikan dengan Declaration on the Rights of the Child. Dokumen lainnya adalah The First Protocol to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms yang merupakan dokumen pertama yang mengatur pula masalah pendidikan setelah UDHR yang mengikat secara internasional. Ketentuan lainnya yang relevan adalah European Social Charter 1961. Selanjutnya dapat dikemukakan pula dokumen-dokumen lainnya seperti American Convention on Human Rights 1969, yang menjalankan Pasal 26 untuk memberlakukan realisasi penuh hak-hak ekonomi, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan dan budaya yang secara implisit ditetapkan dalam Charter of the Organization of American States. Dalam prakteknya, hal ini sangat berkaitan dengan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Terakhir, dapat dikemukakan pula adanya Protocol of San Salvador (1988), yang merupakan dokumen terpenting yang mengatur tentang hak atas pendidikan dalam sistem HAM Amerika. Sedangkan dokumen regional lainnya adalah African Charter on Human and People’s Rights (1981).

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Jika kita melakukan penelurusan terhadap hukum positif Indonesia, akan tampaklah bahwa bidang pendidikan sebenarnya telah diatur secara rinci dalam berbagai bentuk peraturan. Ketentuan yang paling mendasar tentunya adalah Pasal 31 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menegaskan sebagai berikut:
(I) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran secara formal.

(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Ketentuan dalam ayat (1) tersebut adalah sejalan dengan berbagai perjanjian internasional yang mengatur tentang hak atas pendidikan. Sedangkan ketentuan ayat (2) tersebut selama 12 (dua belas) tahun terakhir ini telah diwujudkan pengaturannya dengan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. ‘Disamping ketentuan yang termaktub dalam UUD 1945 dan UU Nomor 2 Tahun 1989 tersebut, pelaksanaan kegiatan pendidikan di Indonesia selama ini diatur pula dalam berbagai Peraturan Pemerintah (PP) , Keputusan Presiden (Keppres), Instruksi Presiden (Inpres), Keputusan Menteri (Kepmen), Keputusan Bersama Menteri, Keputusan Direktur Jenderal (Keputusan Dirjen), dan Surat edaran Direktur Jenderal (SE Dirjen), dan berbagai Peraturan Daerah (Perda).

C. RUMUSAN MASALAH
Apakah sistem pendidikan di kabupaten Sidoarjo sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan atau yang diamanatkan oleh undang-undang 20 tahun 2003 ?
Apakah kurikulum yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan dapat mengembangkan setiap individu di dalam masyarakat ?
Apakah dengan pengajaran pada lembaga-lembaga formal setiap murid didik dapat berkompetensi di era modern ini ?
D. TUJUAN PENELITIAN
Tujuannya penyusunan penelitian ini adalah bagaimana sistem pendidikan nasional dapat diterapkan di Kabupaten Sidoarjo, dengan prinsip-prinsip pendidikan dan berbudaya. Sistem pendidikan nasional dapat tercapai serta mengembangkan murid didik untuk menjadi seorang yang kompeten dalam bidang yang ia tekuni. Dan diharapkan menjadi salah satu sudut pandang baru mengenai pendidikan di Indonesia.

E. MANFAAT PENELITIAN
Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat di manfaatkan dan diselenggarakan untuk membuat pendidikan pada masyarakat lebih baik secara implementatif maupun secara deskriptif. Secara implementatif adalah membuat masyarakat dapat mengakses pendidikan secara merata dan mendapatkan kurikulum yang sesuai dengan prinsip pendidikan dan undang-undang yang mengatur mengenai sistem pendidikan nasional. Secara deskriptif adalah membuat penelitian guna memajukan sistem pendidikan nasional.

F. KAJIAN PUSTAKA
Sistem Pendidikan Nasional
Sistem pendidikan nasional terdapat beberapa konsep mengenai penyelanggaraan pendidikan untuk masyarakat. Sistem pendidikan di indonesia dibagi menjadi 2 jenis : sistem pengajaran dan sistem pendidikan, dimana sistem pengajaran didapat oleh murid didik di lembaga formal (keilmuan) dan sistem pendidikan di tengah-tengah masyarakat (moral). Bagaimana masyarakat wajib menerima pendidikan selama 12 tahun, membuat masyarakat bisa mengembangkan potensi diri dengan berbudaya dan mengasah keterampilan yang ada pada diri nya. Prinsip pendidikan dapat di ajarkan sesuai dengan minat dan bakat, secara hakikat pendidikan itu menyenangkan dan membebaskan para murid didik untuk mendapat apa yang menjadi keinginanya. Para murid didik mengenyam pendidikan pada lembaga formal untuk mempersiapkan diri nya terjun di tengah-tengah masyarakat dengan kemajuan zaman.
Pendidikan pada lembaga-lembaga formal menjunjung tinggi pada prinsip-prinsip universal, moral, Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEK) dan gotong royong. Sehingga para murid didik dapat menjadi individu yang memiliki kompetensi, etika dan berbudaya. Maka tujuan dari pendidikan itu sendiri dapat tercapai.

Dalam rangka mengembangkan pendidikan di Indonesia pada era globalisasi, ada lima landasan yang berazas pembelajaran yaitu azas Tut Wuri Handayani, azas belajar sepanjang hayat, dan azas kemandirian dalam belajar (Umar Tirtarahardja: 2005). Landasan filosofi didasarkan pada abstraksi acuan hukum dan kajian empiris tentang kondisi sekarang serta idealisasi masa depan. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan filosofi bagi pengembangan dan pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila harus teraktualisasai dalam pengembangan dan pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia harus pula memiliki acuan nilai-nilai kultural dalam penataan aspek legal, dalam arti bahwa pendidikan tidak boleh tercabut dari akar budaya bangsa Indonesia. Pengembangan dan pelaksanaan pendidikan ikut ditentukan oleh kebudayaan masyarakat dimana proses pendidikan itu berlangsung. Pada tatanan ideal, acuan pendidikan adalah pemberdayaan untuk kemandirian dan keunggulan, sedangkan pada tataran instrumental, nilai-nilai yang penting perlu dikembangkan melalui pendidikan adalah otonomi, kecakapan, kesadaran berdemokrasi, kreativitas, daya saing, estetika, kearifan, moral, harkat, martabat, dan kebangsaan. Landasan sosiologi juga ikut mewarnai proses pengembangan dan pelaksanaan pendidikan mengingat bahwa pendidikan merupakan proses sosialisasi, proses interakasi antara dua atau lebih individu, dan bahkan antar dua generasi, yang memungkinkan generasi muda mengembangkan diri (Umar Tirtarahardja: 2005). Pendidikan selalu melibatkan aspek psikologis murid didik, maka dari itu landasan psikologis harus menjadi acuan dalam pengembangan dan pelaksanaan pendidikan. Landasan psikologis terutama berkaitan dengan hakikat manusia, khususnya tentang proses perkembangan anak dan proses belajar. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) juga harus dijadikan rujukan dalam pengembangan dan pelaksanaan pendidikan di Indonesia, karena melalui azas pembelajaran yaitu azas Tut Wuri Handayani, azas belajar sepanjang hayat, dan azas kemandirian dalam belajar (Umar Tirtarahardja: 2005). Landasan filosofi didasarkan pada abstraksi acuan hukum dan kajian empiris tentang kondisi sekarang serta kompetensi masa depan. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 merupakan landasan filosofi bagi pengembangan dan pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila harus merealisasikan dalam pengembangan dan pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia harus pula memiliki acuan nilai-nilai cultural dalam penataan aspek legal, dalam arti bahwa pendidikan tidak boleh tercabut dari akar budaya bangsa Indonesia. Pengembangan dan pelaksanaan pendidikan ikut ditentukan oleh kebudayaan masyarakat dimana proses pendidikan itu berlangsung. Pada realisasinya, acuan pendidikan adalah pemberdayaan untuk kemandirian dan keunggulan, sedangkan pada tataran instrumental, nilai-nilai yang penting perlu dikembangkan melalui pendidikan adalah kemandirian, kecakapan, kesadaran berdemokrasi, kreativitas, daya saing, estetika, berbudaya, moral, harkat, martabat, dan kebangsaan. Landasan sosiologi juga ikut mewarnai proses pengembangan dan pelaksanaan pendidikan mengingat bahwa pendidikan merupakan proses sosialisasi, proses korelasi antara dua atau lebih individu, dan bahkan antar dua generasi, yang memungkinkan generasi muda mengembangkan diri (Umar Tirtarahardja: 2005). Pendidikan selalu melibatkan aspek psikologis peserta didik, maka dari itu landasan psikologis harus menjadi acuan dalam pengembangan dan pelaksanaan pendidikan. Landasan psikologis terutama berkaitan dengan hakikat manusia, khususnya tentang proses perkembangan anak dan proses belajar. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) juga harus dijadikan rujukan dalam pengembangan dan pelaksanaan pendidikan di Indonesia, karena melalui perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) kemajuan era modern meningkatan kompetensi setiap peserta didik.

Pelaksanaan pendidikan karakter melalui pilar sekolah didasarkan atas tiga alasan penting yaitu:
Perlunya karakter yang baik untuk menjadi bagian yang utuh dalam diri manusia. Setiap manusia harus memiliki pikiran yang kuat, hati nurani, dan kemauan mempunyai kapabilitas era modern ini,seperti : kejujuran, empati, perhatian, disiplin diri, ketekunan dan dorongan moral.

Sekolah merupakan tempat yang baik dan kontributif untuk melaksanakan proses pembelajaran dan pendidikan nilai-nilai.

Pendidikan karakter sangat esensial untuk membangun masyarakat bermoral.

Pendidikan karakter memiliki dua tujuan utama yaitu kebijakan dan kebaikan. Pendidikan tentang kebaikan merupakan dasar demokrasi, karena itu dua nilai moral penting yang harus diajarkan dalam pendidikan karakter adalah rasa hormat dan tanggung jawab (respect and responsibility).

Di samping itu ada sejumlah nilai yang perlu diajarkan melalui pendidikan karakter (Licona, 1991) yaitu:
kejujuran (honesty)
keterbukaan (fairness),
toleransi (tolerance)
kehati-hatian (prudence)
disiplin-diri (self-dicipline)
membantu dengan tulus (helpfulness)
rasa haru (compassion)
bekerja sama (cooperation)
keteguhan hati (courage)
nilai-nilai demokrasi (democratic values).
Nilai-nilai karakter tersebut perlu dibangun dan ditumbuh kembangkan melalui proses pembelajaran di sekolah.

Karakter berkaitan dengan pengetahuan moral (moral knowing), perasaan moral (moral feeling), dan perilaku moral (moral action). Karakter yang baik terdiri atas pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik, dan berbuat kebaikan. Ketiga hal inilah yang menentukan kehidupan bermoral. Dalam komponen pengetahuan moral (moral knowing) terdapat enam aspek yaitu:
Kesadaran moral atau kesadaran hati nurani. Kesadaran moral dapat berkembang jika terdapat konsentrasi dan perhatian terhadap moral itu sendiri. Kesadaran moral secara bertahap dapat mengalami berkembang kualitasnya sesuai dengan makin terang dan jelasnya konsentrasi dan perhatian terhadap moral tersebut.

Pengetahuan nilai-nilai moral (knowing moral values) yang terdiri atas rasa hormat tentang kehidupan dan kebebasan, tanggung jawab, kejujuran, keterbukaan, tolenransi, kesopanan, disiplin diri, integritas, kebaikan, perasaan kasihan, dan keteguhan hati, dan keberanian untuk berbuat sesuai dengan kata hati.

Kemampuan untuk memberi pandangan (perspective-taking) kepada orang lain, melihat situasi secara objektif, membayangkan bagaimana seharusnya berpikir, bereaksi, dan merasakan. Memahami sudut pandang dari sisi orang lain dan membayangkan bagaimana orang lain berpikir dan merasakan. Jadi, sebelum bertindak perlu dipikirkan terlebih dahulu apakah tindakan yang kita lakukan akan dianggap baik dan disenangi orang lain atau tidak.

Pertimbangan dan penalaran moral (moral reasoning) adalah pemahaman tentang apa yang dimaksud bermoral dan mengapa kita harus bermoral.

Pengambilan keputusan (decision-making) adalah kemampuan untuk mengambil keputusan berdasarkan kata hati atau hati nurani dalam menghadapi masalah-masalah moral.

Kemampuan untuk mengenal dan memahami diri sendiri (self-knowledge). Pemahaman–diri merupakan gambaran yang dimiliki seseorang tentang dirinya. Berdasarkan pemahaman-diri maka akan terbentuk konsep-diri yang kedepannya akan menentukan bagaimana mereka akan bertindak.

Dalam komponen “moral feeling” terdapat enam aspek yaitu:
Kata hati atau hati nurani (conscience) yang memiliki dua sisi yakni sisi kognitif (pengetahuan tentang kebenaran) dan sisi emosi (perasaan wajib berbuat kebenaran)
Harga-diri (self-esteem)
Empati (empathy) yakni merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi diri dengan acuan orang lain atau seolah-olah mengalami sendiri apa yang dialamai orang lain
Cinta pada kebaikan (loving the good), yang merupakan bentuk tertinggi dari karakter. Jika kita cinta pada kebaikan maka kiat akan berbuat baik dan memiliki moralitas
Kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri (self-control), yang akan berfungsi untuk mengekang kesenangan maupun kesedihan. Pengendalian diri merupakan kemampuan individu dalam mengendalikan tindakan yang dicirikan oleh adanya kemampuan dalam merencanakan hidup, dan mampu mengontrol setiap tindakan yang dilakukannya
Kerendahan hati (humility) yang merupakan kebaikan moral yang kadang-kadang diabaikan atau dilupakan, pada kerendahan hati merupakan bagian penting dari karakter yang baik. Kerendahan hati merupakan sikap untuk bersedia menerima sesuatu yang berbeda dengan cara berpkirnya, sikap yang tidak tinggi hati dan mampu menghargai kemampuan dan kelebihan orang lain.

Dalam komponen “moral action” terdapat tiga aspek penting yaitu:
Kompetensi moral (competence) yakni merupakan kemampuan untuk menggunakan pertimbangan-pertimbangan moral dalam berperilaku moral yang baik dan efektif. Seseorang yang memiliki kompetensi moral akan mampu melakukan tindakan cerdas, penuh tanggungjawab, dan dilandasi oleh kata hati;
Kemauan (will), yakni pilihan yang benar dalam situasi moral tertentu. Moral action akan terwujud secara nyata jika ada kemauan untuk melaksanakannya.

Kebiasaan (habbit) yakni kebiasaan untuk bertindak secara baik dan benar. Perbuatan atau tindakan yang bermoral hendaknya menjadi suatu kebiasaan.

SISTEM PENDIDIKAN
Pendidikan Ki Hadjar Dewantara dalam tinjauan filsafat pendidikan
Ki Hadjar Dewantara mengajukan beberapa konsep pendidikan untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan, yaitu Tri Pusat Pendidikan:
pendidikan keluarga.

pendidikan dalam alam perguruan.

pendidikan dalam alam pemuda atau masyarakat.

Ki Hadjar Dewantara memasukkan kebudayaan dalam diri anak dan memasukkan diri anak ke dalam kebudayaan mulai sejak dini, yaitu Taman Indria (balita). Konsep belajar ini adalah Tri No, yaitu nonton, niteni dan nirokke. Nonton (cognitive), nonton di sini adalah secara pasif dengan segenap panca indera. Niteni (affective) adalah menandai, mempelajari, mencermati apa yang ditangkap panca indera, dan nirokke (psychomotoric) yaitu menirukan yang positif untuk bekal menghadapi perkembangan anak (Dwiarso, 2010: 1).
Ketika anak didik sudah menginjak pada pendidikan Taman Muda (Sekolah Dasar), kemudian Taman Dewasa dan seterusnya maka konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara adalah Ngerti, Ngroso lan Nglakoni. Model pendidikan ini dimaksudkan supaya anak tidak hanya dididik intelektualnya saja (cognitive), istilah Ki Hadjar Dewantara ‘ngerti’, melainkan harus ada keseimbangan dengan ngroso (affective) serta nglakoni (psychomotoric). Dengan demikian diharapkan setelah anak menjalani proses belajar mengajar dapat mengerti dengan akalnya, memahami dengan perasaannya, dan dapat menjalankan atau melaksanakan pengetahuan yang sudah didapat dalam kehidupan masyarakat.

Sebagai bagian akhir dari hasil pendidikan, menurut Ki Hadjar Dewantara, adalah menghasilkan manusia yang tangguh dalam kehidupan masyarakat. Manusia yang dimaksud adalah manusia yang bermoral Taman Siswa, yaitu mampu melaksanakan Tri Pantangan yang meliputi tidak menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan, tidak melakukan manipulasi keuangan dan tidak melanggar kesusilaan (Ki Suratman, 1987 : 13).

Konsep Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan
Konsep Ki Hadjar Dewantara pada sistem among mengatakan bahwa sistem among yang berjiwa kekeluargaan bersendikan 2 dasar, yaitu: pertama, kodrat alam sebagai syarat kemajuan dengan secepatcepatnya dan sebaik-baiknya; kedua, kemerdekaan sebagai syarat menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin anak agar dapat memiliki pribadi yang kuat dan dapat berpikir serta bertindak merdeka.
Pada bagian lain dikatakan bahwa kodrat alam merupakan batas perkembangan potensi kodrati anak didik dalam proses perkembangan kepribadiannya. Perkembangan yang sesuai dengan kodrat alam akan berjalan lancar dan wajar karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang menjadi satu dengan kodrat alam. Manusia atau anak tidak bisa lepas dari kehendak-Nya, tetapi akan bahagia jika dapat menyatukan diri dengan kodrat alam yang mengandung kemajuan. Kemajuan tersebut seperti bertumbuhnya tiap-tiap benih suatu pohon yang kemudian berkembang menjadi besar dan akhirnya hidup dengan keyakinan bahwa dharma-nya akan dibawa hidup terus dengan tumbuhnya lagi benih-benih yang disebarkan.
Sejalan dengan konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara atas dasar kodrat alam, maka pendidikan era modern mengatakan atas dasar pengetahuan dan kepercayaan bahwa manusia itu mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi serta mengatasi masalah yang bersifat menekan atau mengancam manusia itu sendiri. Oleh karena itu antara Ki Hadjar Dewantara menentang pendidikan yang bercorak otoriter, karena hal itu akan menyebabkan kesulitan dalam pencapaian tujuan pendidikan.

Konsep Ki Hadjar selanjutnya adalah dasar kemerdekaan yang mengandung pengertian bahwa hal itu sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia dengan memberikan hak untuk mengatur dirinya sendiri (zelfbeschikkingsrecht) dengan mengingat syarat tertib damainya (orde en vrede) hidup masyarakat. Menurut Priyo Dwiarso, siswa harus memiliki jiwa merdeka, dalam arti merdeka lahir, batin serta tenaganya. Jiwa merdeka ini sangat diperlukan sepanjang jaman agar bangsa Indonesia tidak didikte negara lain. Sistem among melarang adanya hukuman dan paksaan kepada anak didik karena akan mematikan jiwa merdekanya, mematikan kreativitasnya (Dwiarso, 2010: 6).

Konsep jiwa merdeka ini selaras dengan era modern terhadap kebebasan untuk berpikir bagi anak didik, karena merupakan motor penggerak dalam usahanya untuk mengalami kemajuan secara progresif. Anak didik diberikan kebebasan berpikir guna mengembangkan bakat, kreatifitas dan kemampuan yang ada dalam dirinya agar tidak terhambat oleh orang lain.

Menurut Ki Hadjar Dewantara, pendidikan adalah usaha kebudayaan yang bermaksud memberikan bimbingan dalam hidup tumbuhnya jiwa raga anak didik agar dalam garis-garis kodrat pribadinya serta pengaruh-pengaruh lingkungan, mendapat kemajuan hidup lahir batin (Ki Suratman, 1987: 11). Kebudayaan adalah buah budi manusia sebagai hasil perjuangannya terhadap pengaruh alam dan jaman atau kodrat dan masyarakat. Budi adalah jiwa yang sudah matang, sudah cerdas, oleh karena itu dengan kebudayaan, budi manusia dapat mencapai 2 sifat istimewa yaitu luhur dan halus, dengan demikian maka segala ciptaan budi senantiasa mempunyai sifat luhur dan halus juga. Jadi kebudayaan merupakan suatu proses perkembangan secara dinamis mengenai kemenangan perjuangan hidup manusia terhadap alam dan jaman.

Konsep Ki Hadjar Dewantara mengenai pendidikan sebagai usaha kebudayaan ini yang mengatakan bahwa kemajuan atau progres menjadi inti, maka beberapa ilmu pengetahuan yang mampu menumbuhkan kemajuan merupakan bagian-bagian utama dari kebudayaan. Antara filsafat Ki Hajar dengan era modern terdapat perbedaan, jika dalam era modern ilmu pengetahuan yang mampu menumbuhkan kemajuan adalah ilmu hayat, antropologi, psikologi dan ilmu alam, sedangkan dalam konsep Ki Hadjar Dewantara di samping ilmu yang umum, kesenian merupakan bagian yang penting dalam kurikulum pendidikan.

Pandangan Ki Hadjar Dewantara tentang pengetahuan
Menurut penulis, pandangan pengetahuan bagi Ki Hadjar Dewantara adalah bagaimana anak didik memperoleh pengetahuan. Sesuai dengan teori Ki Hadjar Dewantara tentang Tri No untuk prasekolah dan Tri Nga untuk Sekolah Dasar ke atas, berarti pengetahuan didapatkan anak didik dengan nonton (cognitive). Nonton di sini menonton secara pasif dengan segenap panca indera, selanjutnya niteni (affective) adalah menandai, mempelajari, mencermati apa yang ditangkap panca indera kemudian nirokke (psikomotor) yaitu menirukan yang positif untuk bekal menghadapi perkembangan anak. (Dwiarso, 2010: 1). Pada tingkat Sekolah Dasar ke atas, pengetahuan didapatkan dengan Tri Nga, yaitu ngerti (cognitive) dengan akal, ngrasa (affective), yaitu merespon, menghargai, menjunjung nilai-nilai dan nglakoni (psychomotor) yaitu bertindak secara terpimpin.

Bila dipandang di era modern maka pandangan Ki Hadjar Dewantara tentang pengetahuan hanya sebagian yang memiliki kesesuaian, karena era modern lebih menekankan pada pandangan pragmatisme yang bersifat empirik. Menurut pragmatisme, proses mengetahui adalah fakta yang ditangkapoleh pengalaman yaitu panca indera. Menurut penulis, pandangan Ki Hadjar Dewantara tentang pengetahuan lebih lengkap karena pengetahuan itu adalah hasil cipta, rasa dan karsa.

Pandangan Ki Hadjar Dewantara tentang belajar
Pandangan Ki Hadjar Dewantara tentang belajar nampak pada konsep mengenai Tri Pusat Pendidikan, bahwa anak didik tidak semata-mata hanya belajar di sekolah tetapi juga dalam keluarga dan masyarakat (dalam alam pemuda). Pendidikan alam keluarga akan mendidik anak-anak dengan sebaik mungkin yang meliputi jasmani dan rohani. Keadaan keluarga sangat mempengaruhi perilaku pendidikan, terutama tolong-menolong dalam keluarga, menjaga saudara yang sakit, kebersamaan dalam menjaga kebersihan, kesehatan, kedamaian dan kebersamaan dalam berbagai persoalan yang sangat diupayakan dalam keluarga.

Di dalam alam keluarga orangtua dapat menanamkan segala benih kebatinan yang sesuai dengan kebatinannya sendiri, ke dalam jiwa anak. Ini adalah hak orangtua yang paling utama dan tidak boleh dicegah orang lain, jadi orangtua berperan sebagai guru (pemimpin laku adab), sebagai pengajar (pemimpin kecerdasan serta pemberi ilmu pengetahuan) dan menjadi contoh laku sosial. Selanjutnya dalam alam perguruan, institusi ini berkewajiban mengusahakan kecerdasan pikiran (perkembangan intelektual) serta memberikan ilmu pengetahuan. Menurut Ki Hadjar Dewantara, memaparkan agar pendidikan alam perguruan tidak hanya mementingkan intelek sehingga bersifat zakelijk atau tak berjiwa, yang akan berpengaruh kuat terhadap tumbuhnya egoisme dan materialism, maka Ki Hadjar Dewantara sangat menggarisbawahi pendapat Pestalozzi yang mengatakan bahwa pendidikan intelektual harus disesuaikan dengan kodrat alam dan pendidikan keluarga.
Kesempurnaan pendidikan dalam masyarakat akan terwujud apabila orang-orang yang berkepentingan, yaitu orangtua, tokohtokoh masyarakat, guru-guru dengan anak atau pemuda, bersatu paham, misal dalam bidang agama, bidang politik, dalam kebangsaan, sehingga sistem Tri Pusat Pendidikan itu akan tercapai. Terwujudnya Tri Pusat Pendidikan akan melahirkan calon-calon pemimpin bangsa ini yang berkarakter Ing Ngarsa Sung Tulodho, Ing Madya Mangun Karsa dan Tut Wuri Handayani. Para pemimpin yang diidealkan Ki Hadjar Dewantara ini di masa depan akan menghasilkan pemimpin yang tangguh karena merupakan pemimpin yang disiplin terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan masyarakatnya. Anak didik dengan bawaan kodratnya diberikan kebebasan atau kemerdekaan untuk mengatasi sendiri masalah-masalah yang dihadapi. Jadi pendidik hanya melakukan Tut Wuri Handayani, kecuali masalah-masalah yang dihadapi anak didik tersebut membahayakan dirinya sendiri, baru pendidik mengambil alih tindakan terhadap permasalahan-permasalahan tersebut.

Pandangan Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan
Menurut Ki Hadjar Dewantara, pendidikan merupakan salah satu usaha pokok untuk memberikan nilai-nilai kebatinan yang ada dalam hidup rakyat yang berkebudayaan kepada tiap-tiap turunan baru (penyerahan kultur), tidak hanya berupa “pemeliharaan” akan tetapi juga dengan maksud “memajukan” serta “memperkembangkan” kebudayaan, menuju ke arah keseluruhan hidup kemanusiaan (Dewantara, 2011: 344). Kebudayaan yang dimaksud adalah kebudayaan bangsa sendiri mulai dari Taman Indria, anak-anak diajarkan membuat pekerjaan tangan, misalnya: topi (makuto), wayang, bungkus ketupat, atau barang-barang hiasan dengan bahan dari rumput atau lidi, bunga dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar anak jangan sampai hidup terpisah dengan masyarakatnya (Dewantara, 2011: 276).
Metode permainan yang masih terdapat di desa-desa dimaksudkan untuk melatih ketangkasan, melihat, mendengar dan bertindak sebagai latihan panca indera. Banyak permainan anak-anak yang berupa tarian, sandiwara-sandiwara yang amat sederhana, tetapi cukup mengandung bahan-bahan untuk pendidikan, misalnya seni suara, tari dan drama. Drama dari cerita-cerita rakyat seperti Timun Emas, Bawang Putih, Jaka Kendil maupun cerita-cerita Wayang Purwa. Untuk anak-anak yang sudah besar, misalnya Taman Dewasa atau Sekolah Menengah Pertama dan Taman Madya atau Sekolah Menengah Atas,
Pemimpin berkarakter Ing Ngarsa Sung Tulodho, Ing Madya Mangun Karsa dan Tut Wuri Handayani tidak akan melakukan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan, tidak akan melakukan manipulasi keuangan atau korupsi, dan tidak akan melanggar kesusilaan. Bila pandangan Ki Hadjar Dewantara tentang belajar dibandingkan dengan pandangan progresivisme maka tidak jauh berbeda. Hal ini karena salah satu dasar yang digunakan dalam sistem among, yaitu kemerdekaan, secara pedagogis akan diberikan pelajaran olah gending. Hal tersebut dimaksudkan untuk memperkuat dan memperdalam rasa kebangsaan.

Tari Serimpi dan tari Bedoyo diberikan kepada anak didik karena merupakan kesenian yang amat indah yang mengandung rasa kebatinan, rasa kesucian dan rasa keindahan. Gending-gending Keraton jaman dulu diwajibkan untuk dipelajari, juga Tari Serimpi. Di samping Tari Serimpi juga diajarkan sandiwara atau drama yang dalam istilah Jawa disebut tonil, misalnya: Srandul, Reog, Kethoprak, Wayang, Langendriyan, Langen Wanara, Langen Asmara Suci (Dewantara, 2011: 347-348).

Frobel dan Montessori adalah tokoh-tokoh pendidikan anakanak yang banyak berpengaruh pada pandangan-pandangan pendidikan Ki Hadjar Dewantara. Ki Hadjar Dewantara mengatakan bahwa kesenian yang dipakai sebagai alat pendidikan dalam Taman Siswa tetap bermaksud mempengaruhi perkembangan jiwa anak-anak ke arah keindahan pada khususnya, namun keindahan di dalam rangkaiannya dengan keluhuran dan kehalusan sehingga layak bagi hidup manusia yang beradab dan berbudaya. Jadi ada perkembangan jiwa anak “dari natur ke kultur” (Dewantara, 2011: 353).
Konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara dibandingkan dengan filsafat pendidikan esensialisme sangat mirip, karena esensialisme berpendapat bahwa pendidikan harus didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Kebudayaan yang diwariskan merupakan kebudayaan yang telah teruji oleh segala jaman, kondisi dan sejarah (Noor Syam, 1983: 260).
Nilai-nilai kebudayaan bukanlah nilai-nilai yang statis tetapi juga mengalami kemajuan. Ki Hadjar Dewantara mengatakan hendaknya usaha kemajuan ditempuh melalui petunjuk “Trikon”, yaitu: kontinyu dengan alam masyarakat Indonesia sendiri. Artinya, secara kontinyu kebudayaan harus diestafetkan atau diberikan kepada generasi penerus secara terus-menerus. Kemudian konvergen dengan budaya luar. Artinya, penerima nilai-nilai budaya dari luar dengan selektif dan adaptif dan akhirnya bersatu dengan alam universal, dalam persatuan yang konsentris yaitu bersatu namun tetap mempunyai kepribadian sendiri.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan yang maju tetapi tetap berkepribadian Indonesia (Dewantara, 1994: 371). Nilai-nilai budaya yang digunakan Ki Hadjar Dewantara dalam pendidikan adalah nilai budaya yang ada sejak beliau dilahirkan, yaitu pada masa Adipati Paku Alam III tahun 1889, jadi nilai-nilai budaya sekitar abad ke-18 dan 19. Sedang filsafat pendidikan esensialisme didasarkan pada jaman Renaisans yang muncul sekitar abad ke-15 dan 16.

G. METODE PENELITIAN
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini merupakan yuridis empiris, yang meneliti sistem pendidikan nasional secara implementatif di kabupaten sidoarjo. Berkaitan dengan jenis penelitian ini yang merupakan penelitian yuridis empiris, bahwa sebagai obyek kajian nya adalah bagaimana sistem pendidikan nasional dapat di laksanakan pada kabupaten sidoarjo.

2. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian yang digunakan dalam hal ini yakni penelitian dengan metode empiris yakni dengan metode dengan langsung dari masyarakat atau data lapangan yang ada.
3. Pendekatan Masalah
Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: Pendekatan Empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui wawancara sehubungan dengan pemenuhan pendidikan didaerah kabupaten sidoarjo. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di kabupaten Sidoarjo.

4. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten sidoarjo. Pengambilan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :
1.Sehubungan dengan lokasi tempat tinggal yang berada dikabupaten sidoarjo.

2.Pernah mengenyam pendidikan di kabupaten sidoarjo.

5. Sumber dan Jenis Data
Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat bautoritatif artinya mempunyai sifat memaksa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1.Data Primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara (interview) dengan para aparat atau pihak yang berwenang beserta masyarakat yang terkait.
2.Data Sekunder Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer . Data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan objek kajian antara lain berupa buku, jurnal, artikel, dan karya-karya tulis dalam bentuk media cetak dan media internet. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari:
Bahan Hukum Primer adalah data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu:
Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain buku-buku literatur ilmu hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal hukum, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.
Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.
6. Metode Pengumpulan Data
Agar data yang diperoleh valid dan akurat maka penyusun mengunakan
beberapa teknik penelitian, diantaranya:
Observasi
Penulis mengunakan observasi langsung ke daerah objek penelitian. Disini penyusun mengamati fakta yang ada dilapangan.
Interview
Yaitu pengumpulan data melaui keterangan lisan orang-orang yang memang diharapkan bisa memberikan kontribusi yang berarti bagi penelitian, sekaligus sebagai pelengkap data yang diperoleh melalui observasi . Dalam metode pengumpulan data atau informasi penyusun melakukan tanya jawab sepihak, hal dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan. Dalam interview ini, penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan melalui interview guide (pedoman wawancara). Hal ini dingunakan untuk mendapatkan bukti yang kuat sebagai pendukung argumentasi.
Dokumentasi
Dokumentasi adalah pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut dapat berupa letak geografis, kondisi masyarakat di kabupaten Sidoarjo maupun kondisi serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.
7. Teknik Pengolahan Data
Teknik Pengolahan Data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Mengidentifikasi data yang berhubungan dengan tentang pemenuhan pendidikan didaerah kabupaten Sidoarjo.
Meneliti kembali data yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah data tersebut cukup lengkap dan tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan, terutama dalam teknik pencatatannya.
Mengklasifikasi data secara cermat dengan menyajikan data sesuai dengan pokok pembahasan masing-masing.
Setelah itu data disusun menurut urutan yang sistematis.
8. Analisis Data
Analisa data penelitian ini dengan menggunakan metode yuridis empiris, yaitu dengan memaparkan keterangan dari data secara jelas dan terinci dalam bentuk uraian kalimat maupun angka. Data yang dikumpulkan dengan cara observasi dan analisis yang mendalam dari sumber data yang sesuai dengan kebutuhan untuk penelitian. Analisis data sekaligus merupakan jawaban atas permasalahan yang diajukan sehingga diperoleh gambaran yang relevan. Berdasarkan analisis tersebut maka diharapkan akan mendapatkan gambaran mengenai permasalahan untuk ditarik kesimpulan dan saran.

H. TINJAUAN PUSTAKA
Burns H. Weston, Richard A. Falk, dan Anthony D ‘ Amato, Basic Documents in
International Law and World Order (St. Paul, Minn: West Publishing Co., 1990).

Barnadib, Imam, 1982, Filsafat Pendidikan, Pengantar Mengenai Sistem dan Metode Fakultas Ilmu Pendidikan, IKIP Yogyakarta.

Denis Colins, Paulo Freire His Life, Works and Thought ( New York: Paulist Press, 1977).

Dewantara, K. H. 1966. Karya Ki Hadjar Dewantara, Asas-asas dan Dasar-dasar Tamansiswa, Yogjakarta: Majelis Luhur Taman Siswa.

Dewantara, K. H. 1967. Karya, Karya Ki Hadjar Dewantara: Bagian Pertama, Pendidikan, Yogyakarta: Majlis Luhur Tamansiswa.

Dewantara, K. H. 1967. Karya Ki Hadjar Dewantara bagian kedua A (Kebudayaan). Yogyakarta: Majlis Luhur Persatuan Tamansiswa.

Dewantara, Ki Hadjar, 1994, Kebudayaan, Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, Yogyakarta.

Dwiarso, Priyo, 2010, Napak Tilas Ajaran Ki Hadjar Dewantara, Majelis Luhur Pesatuan,Yogyakarta.

Freire, Paulo, Pendidikan Kaum Tertindas ( Jakarta : LP3S, 1972).

Indonesia, Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 2 Tahun
1989, LN Nomor 6 Tahun 1989, TLN Nomor 3390.

Kadir, Muh.Abdul, 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti).
Ki Suratman, 1987, Tugas Kita Sebagai Pamong Taman Siswa, Majelis Luhur Yogyakarta.

Mardalis, 2004. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: PT Bumi Aksara).

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: Seketariat Jenderal MPR RI, 1999).

Noor Syam, Mohammad, 1983, Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila, Usaha Nasional, Surabaya.

Peter, Mahfud, 2008. Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group Pertama Cetakan ke-4: Jakarta.

Pentti Arajarvi, “Article 26”, dalam Gudrnundur Alfredsson dan Asbj0rn Eide. eds .. The Universal Declaration of Human Rights, A Common Standard of Achievement (The Hague: Kluwer Law InIernalional, 1999).

Richard Pierre Claude dan Burns H. Weston, Human Rights in the World Community, Issues and Action (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1992).

Soeratman, Darsiti, 1983/1984, Ki Hadjar Dewantara, Proyek Inventarisasi dan dokumentasi Sejarah Nasional, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.

Sudarsana, I Ketut, Pemikiran Tokoh Pendidikan Dalam Buku Lifelong Learning : Policies, Practices, and Program (Perspektif Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia).

Sudarto, Tyasno, 2008, Garis Simpul Karya Ki Hadjar Dewantara, Galang Press, Yogyakarta.

Saksono, Gatut Ign, 2010, Pendidikan Yang Memerdekakan Siswa, Diandra Primamitra Media, Yogyakarta.

Sumaryo, “Pendidikan Yang Membebaskan” dalam Martin Sardy, Mencari Identitas Pendidikan( Bandung: Alumni, 1981), p. 29. Cf Aloys Maryoto,”Pendidikan Sebagai Proses Penyadaran Menurut Paulo Freire” dalam “Fenomena” Edisi 2/Th.V/1994.

____________________, 2011, Bagian Pertama Pendidikan, Majelis Luhur Persatuan, Yogyakarta.

Sutiyono, 2010, “Pendidikan Seni Sebagai Basis Pendidikan Karakter Multikulturalis” dalam Cakrawala Pendidikan Jurnal Ilmiah Pendidikan, No. XXIX. Edisi Khusus Dies Natalis UNY, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia D.I. Yogyakarta.

x

Hi!
I'm Ava

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out